SAMARINDA — Perbedaan pandangan soal target pendapatan daerah mencuat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. DPRD Kota Samarinda menilai potensi PAD masih bisa dioptimalkan hingga Rp1,5 triliun, sementara eksekutif baru berani memasang target Rp1,2 triliun.
Ahmad Vananzda menyebut optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Tren peningkatan PAD dalam beberapa tahun terakhir menjadi modal utama, terutama dari sektor pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai belum tergarap maksimal.
“Jadi kita punya proyeksi kalau DPRD kota itu punya proyeksi kurang lebih 1,5 triliun,” ujarnya, Senin (10/8/2026).
Meski begitu, politisi ini mengingatkan bahwa optimalisasi bukan berarti menaikkan tarif seenaknya. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang terukur agar tidak memberatkan masyarakat.
“Jangan terlalu besar. Agar kiranya masyarakat itu enggak terbebani dengan pajak-pajak itu,” katanya.
Selisih angka antara legislatif dan eksekutif ini akan diuji dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). DPRD ingin memastikan proyeksi penerimaan yang disepakati benar-benar realistis dan bisa dieksekusi, bukan cuma target di atas kertas.
Selain pajak, DPRD juga akan mencermati perkembangan Transfer ke Daerah (TKD) yang masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat. Kepastian dari sumber pendapatan ini dinilai krusial sebelum nota kesepakatan APBD 2027 diteken.
Ahmad menegaskan, pendapatan yang dipatok terlalu tinggi justru berisiko memicu perubahan anggaran di kemudian hari. Hal ini yang ingin dihindari agar program pembangunan tidak terganggu oleh gejolak fiskal di tengah tahun berjalan.
“Jangan sampai nanti sudah nota baru ada perubahan-perubahan,” tegasnya.
DPRD berharap pembahasan dengan Pemkot Samarinda menghasilkan postur APBD 2027 yang sehat. Target pendapatan yang realistis dinilai kunci agar belanja daerah bisa menopang pembangunan tanpa menguras kantong warga.