SAMARINDA — Data Korlantas Polri per 4 Oktober 2026 menempatkan Kaltim di posisi teratas kepemilikan kendaraan se-Kalimantan dengan 3,95 juta unit. Dari jumlah itu, 3,32 juta unit merupakan sepeda motor dan 375.890 unit mobil pribadi. Samarinda sendiri menyumbang 1,085 juta unit, terdiri atas 910.317 sepeda motor dan 107.881 mobil pribadi.
Posisi Kaltim disusul Kalimantan Barat dengan 3,74 juta unit, Kalimantan Selatan 3,48 juta unit, Kalimantan Tengah 2,03 juta unit, dan Kalimantan Utara 432.380 unit. Samarinda menjadi kota dengan jumlah kendaraan terbanyak di provinsi itu.
Untuk tahun 2026, Pemprov Kaltim mengusulkan 415.682,50 kiloliter Biosolar. BPH Migas menyetujui 268.430 KL atau 64,6 persen dari usulan. Kondisi Pertalite lebih jauh: dari usulan 1.034.972,72 KL, hanya 508.400 KL yang disetujui atau sekitar 49,1 persen.
Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto menyatakan penetapan alokasi akhir BBM bersubsidi merupakan kewenangan BPH Migas. Pemerintah daerah, katanya, hanya mengusulkan kuota berdasarkan perhitungan kebutuhan riil masyarakat dan industri.
"Rata-rata realisasinya jauh dari usulan. Hanya setengahnya atau 50 persen semuanya," kata Bambang saat diwawancarai di kantornya, Rabu 30 September 2026.
Bambang menambahkan bahwa kebijakan migas hulu dan hilir berada di pusat. Pihaknya mengaku telah mengkaji usulan bersama Biro Perekonomian Kaltim dengan mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan, kebutuhan industri lokal, hingga proyeksi penambahan kendaraan listrik.
Selain keterbatasan kuota, jam operasional SPBU turut memperparah penumpukan kendaraan. Bambang menyebut sebagian besar SPBU di Kaltim tidak beroperasi 24 jam.
"Rata-rata jam 8 malam sudah tutup. Ini berbeda dengan SPBU di beberapa kota besar lainnya yang buka 24 jam," sebutnya.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menegaskan stok BBM yang tersedia tidak sama dengan kuota penyaluran. Pertalite dan Biosolar tetap disalurkan mengikuti kuota yang ditetapkan, meski ketersediaan stok di terminal BBM dijaga.
"Ketersediaan stok dan kuota penyaluran merupakan dua hal yang berbeda. Stok berkaitan dengan ketersediaan fisik BBM itu sendiri, sedangkan penyaluran Pertalite dan Biosolar tetap mengikuti kuota yang sudah ditetapkan," kata Sales Area Manager Retail Kaltimut PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan, Narotama Aulia Fazri, dalam pembahasan di DPRD Kaltim, Samarinda, Rabu 30 September 2026.
Pertamina mengatur pengiriman BBM ke SPBU dengan memperhatikan kuota dan kebutuhan penyaluran. Perusahaan juga mengoptimalkan sarana pelayanan, termasuk penggunaan nozzle Pertalite dan penambahan operator.
"Pengiriman ke SPBU kami atur dengan memperhatikan kuota dan kebutuhan penyaluran. Bersamaan dengan itu, kami mengoptimalkan sarana pelayanan, termasuk penggunaan nozzle Pertalite dan penambahan operator, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik," jelas Narotama.
Pengembangan layanan SPBU 24 jam di Kaltim masih dalam tahap evaluasi dan akan diterapkan bertahap. Pertamina mempertimbangkan kesiapan pasokan di terminal, siklus kedatangan kapal, pengiriman mobil tangki, serta kesiapan petugas.
"Penambahan SPBU yang melayani 24 jam perlu diselaraskan dengan kesiapan pasokan di terminal, siklus kedatangan kapal, pengiriman mobil tangki, serta kesiapan petugas. Hal ini terus kami evaluasi dan koordinasikan agar penguatan pelayanan dapat didukung penyaluran yang berkesinambungan," ujar Narotama.