SAMARINDA — Rekapitulasi BPBD Kaltim menunjukkan 1.964 kejadian karhutla tersebar di 10 kabupaten dan kota sepanjang periode pemantauan. Lahan non-hutan mendominasi area terbakar dengan 6.187,90 hektare, sementara kawasan hutan terdampak 1.726,20 hektare dan area perkebunan 38,50 hektare.
Kabupaten Paser mencatat kejadian terbanyak dengan 495 kasus meski luasannya 1.412,11 hektare. Kutai Barat menyusul dengan 191 kejadian seluas 1.268,58 hektare, sedangkan Berau mencatat 241 kejadian dengan 1.008,55 hektare terdampak.
Dalam tiga hari pada 3–5 Oktober, pemantauan titik panas mencatat masing-masing 1.042, 849, dan 871 hotspot. Pada 5 Oktober, sebanyak 673 dari 871 titik panas berada di luar kawasan konsesi atau kategori "Lainnya".
Konsentrasi hotspot terbesar selama periode tersebut berada di Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Timur. Mayoritas titik panas terpantau pada tingkat kepercayaan sedang.
Tekanan kebakaran masih berlanjut memasuki Oktober. Hingga 5 Oktober tercatat 114 kejadian baru dengan luasan 254,07 hektare, termasuk penambahan 28 kasus pada 3 Oktober dan 30 kasus pada 4 Oktober.
Kepala BPBD Kaltim Buyung Dodi menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi 14 risiko bencana di wilayah tersebut. Selain karhutla dan kekeringan, risiko itu mencakup cuaca ekstrem, banjir, gempa, hingga kegagalan teknologi.
"BPBD itu sudah melakukan kajian, bahwa ada 14 risiko bencana di Kaltim, ya mulai dari karhutla, kekeringan, cuaca ekstrim, banjir, gempa, kegagalan teknologi dan beberapa lainnya," kata Buyung Dodi kepada EksposKaltim, Selasa (6/10).
Kekeringan dan banjir disebut sebagai dua ancaman yang sejak lama berulang di Kaltim. Keduanya punya konsekuensi berbeda dan membutuhkan pola mitigasi yang tidak sama.
Kekeringan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan hingga kabut asap, dengan tingkat dampak bergantung pada panjang dan intensitas periode kering. Banjir memiliki karakter berbeda karena kondisi geografis sejumlah wilayah Kaltim yang relatif rendah dan dekat dengan aliran sungai.
"Kalau banjir semakin (besar) intensitasnya banjirnya semakin meluas. Karena memang (kontur) kita dataran rendah, sehingga kalau misalnya ada lonjakan air akibat hujan dan lain-lain, ya kita ini lebih mudah untuk kena banjir," jelasnya.
Buyung menyebut mitigasi telah disiapkan melalui dukungan penanganan, koordinasi antarpihak, apel kesiapsiagaan, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun ia menegaskan pemerintah tidak bisa menghilangkan seluruh potensi bencana.
"Kita juga tidak bisa mencegah terjadinya banjir, itu kan gak mungkin," tegasnya.
Menurutnya, persoalan banjir melibatkan banyak sektor. Ketika muncul karena rendahnya daya resap air, penanganannya tidak hanya menjadi kewenangan BPBD. Begitu pula jika persoalannya berkaitan dengan sistem drainase.
"Nah itu sektor lain juga," ujarnya.
Buyung menilai kekeringan yang terjadi saat ini merupakan bagian dari faktor alam yang tidak sepenuhnya dapat dihindari. Prinsip yang sama berlaku terhadap bencana lain: pemerintah tidak mungkin menghilangkan seluruh risiko, tetapi dapat menekan dampaknya.
Ukuran kesiapsiagaan, kata dia, bukan semata-mata apakah bencana terjadi atau tidak. Yang menjadi tolok ukur adalah seberapa besar dampaknya dapat ditekan dan seberapa cepat proses pemulihan dilakukan.