Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen membangun kembali rumah layak huni bagi 67 kepala keluarga korban kebakaran di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. Skema pembangunan akan dirumuskan setelah fase tanggap darurat selesai, dengan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meninjau langsung lokasi eks kebakaran dan dapur umum di Jalan AM Alimuddin. Kebakaran pada Senin (5/10) sore menghanguskan sedikitnya 75 bangunan dan menaksir kerugian lebih dari Rp10 miliar.
TENGGARONG — Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyatakan pembangunan kembali permukiman warga akan dilakukan melalui program rumah layak huni. Peninjauan lokasi eks kebakaran dilakukan bersama Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, disertai penyerahan bantuan secara simbolis kepada para korban.
Kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk tersebut terjadi pada Senin (5/10) sekitar pukul 16.30 WITA. Api menghanguskan sedikitnya 75 bangunan rumah dan hunian sewaan, berdampak pada 67 kepala keluarga atau sekitar 207 jiwa yang kehilangan tempat tinggal.
Total kerugian materiil ditaksir mencapai lebih dari Rp10 miliar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun seorang warga lansia dan seorang petugas relawan sempat dilarikan ke rumah sakit akibat sesak napas menghirup asap tebal.
Seno Aji menegaskan pembangunan kembali akan dilakukan setelah tahap normalisasi dan perbaikan selesai. Pemerintah provinsi dan kabupaten akan meninjau ulang mekanisme pembangunan agar warga dapat kembali menempati hunian yang layak.
"Kita lakukan tahap normalisasi dan perbaikan. Kami akan meninjau ulang bagaimana nanti pembangunannya melalui program rumah layak huni," kata Seno saat meninjau lokasi eks kebakaran dan dapur umum di Jalan AM Alimuddin, Kelurahan Melayu.
Ia menambahkan pemerintah akan berdiskusi lebih dalam dengan Bupati Kukar agar pembangunan rumah warga terdampak bisa segera direalisasikan. "Kami dan Bupati akan berdiskusi lebih dalam lagi, agar dalam waktu dekat ini bisa membangun lagi rumah warga yang terdampak," ujarnya.
Selain rekonstruksi permukiman, Pemprov Kaltim mendorong langkah mitigasi jangka panjang. Kawasan Kelurahan Melayu masuk zona risiko tinggi kebakaran karena minim sumber air.
Pemerintah berencana membuat beberapa titik sumur bor yang dikhususkan untuk pasokan hidran air pemadaman. "Untuk mengantisipasi terjadinya musibah kebakaran ke depan, nantinya akan dibuatkan beberapa titik sumur bor yang dikhususkan untuk pasokan hidran air," ujar Seno.
Saat ini sebagian besar pengungsi ditampung sementara di posko darurat Masjid Muhammadiyah, Gedung TK, dan Balai Pertemuan Umum Kelurahan Melayu.
Bantuan yang disalurkan kepada korban terdampak bersumber dari APBD dan APBN. Dari APBD, logistik pangan mencakup 70 sak beras, 70 kilogram gula pasir, 140 kaleng kornet, 70 kaleng sarden, 70 dus mi instan, 70 kaleng susu kental manis, dan 70 bungkus minyak goreng isi ulang.
Kebutuhan sandang dan perlengkapan harian meliputi 100 lembar kaos kerah pria, daster wanita, kaos dalam pria, dan pakaian dalam wanita, 100 lembar sarung, 100 handuk, 100 paket perlengkapan mandi, 100 selimut, serta 41 set seragam sekolah beserta 41 pasang sepatu sekolah.
Untuk kebutuhan pengungsian 70 KK, APBD menyediakan 70 lembar terpal, 70 matras, 140 bantal, dan 70 paket peralatan dapur. Dari APBN disalurkan 140 unit kasur, 70 paket Kids Ware, dan 70 paket Family Kit.
Seno menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat. Ia menyadari bantuan materi yang diserahkan tidak akan mampu mengganti seluruh kerugian yang dialami para korban, namun stimulan tersebut diharapkan meringankan beban dan memenuhi sebagian kebutuhan logistik dasar selama masa pemulihan.
Wagub juga mengapresiasi langkah cepat Bupati Kukar beserta jajaran BPBD, Dinas Sosial, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat yang bahu-membahu dalam penanganan darurat bencana.
"Semangat gotong royong seperti inilah yang harus terus kita jaga. Pemprov Kaltim bersama Pemkab Kukar akan terus berkoordinasi memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani sesuai kewenangan," tegasnya.