Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, mengevaluasi sejumlah layanan publik dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Triwulan III Tahun Anggaran 2026 untuk menyesuaikan program dengan kemampuan anggaran daerah. Evaluasi digelar di Kota Bontang, Rabu (7/10), dan menyoroti capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang sudah mencapai 97,18 persen pada semester I 2026. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris meminta Sekretaris Daerah menjadi pusat koordinasi yang menghubungkan pimpinan daerah dengan seluruh perangkat daerah.
BONTANG — Rakorpim Triwulan III Tahun Anggaran 2026 menjadi ajang Pemkot Bontang menilai ulang sejumlah program layanan publik yang berjalan. Penyesuaian dilakukan karena ruang fiskal daerah terbatas, sehingga tiap kegiatan harus diukur dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Agus Haris menyatakan evaluasi diarahkan untuk memastikan program pemerintah tetap sesuai kebutuhan warga. "Evaluasi dilakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah," ucapnya.
Keterbatasan anggaran membuat Pemkot Bontang tidak bisa menjalankan semua program sekaligus. Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan kapasitas keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.
Agus Haris menilai peningkatan layanan publik hanya bisa tercapai kalau ada alur koordinasi yang jelas antarsatuan kerja. Tanpa alur yang rapi, program berisiko tumpang tindih di tingkat pelaksana.
Dalam rapat itu, Agus Haris meminta Sekretaris Daerah memegang peran sentral sebagai penghubung pimpinan daerah dengan jajaran asisten, staf ahli, hingga organisasi perangkat daerah.
"Sekda harus menjadi sentral koordinasi. Alurnya jelas, dari wali kota dan wakil wali kota kepada sekda, kemudian asisten dan staf ahli, lalu kepada OPD," katanya.
Para asisten diminta memperkuat komunikasi dengan OPD mitra kerja. Staf ahli diarahkan menyiapkan analisis makro sebagai bahan rekomendasi bagi pimpinan daerah.
Sekretaris Daerah Kota Bontang Sony Suwito Adicahyono menegaskan bahwa yang menentukan hasil bukan frekuensi rapat, melainkan tindak lanjut dari setiap pertemuan.
"Yang paling penting bukan banyaknya rapat, tetapi efektivitas koordinasi dan tindak lanjut dari hasil rapat," katanya.
Sony menyebut koordinasi lintas OPD bisa dilakukan lewat konferensi video jika persoalan yang dibahas cukup diselesaikan dengan cara itu. Langkah tersebut dinilai lebih efisien dibanding memanggil semua pihak ke satu ruangan.
Pemkot Bontang menyoroti posisi camat dan lurah sebagai jajaran yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Lurah diminta mampu menyampaikan kebijakan pemerintah sekaligus menjelaskan persoalan yang sedang dihadapi daerah.
Peran itu dinilai penting agar warga mendapat penjelasan utuh ketika ada kebijakan yang berdampak pada lingkungan sekitar mereka.
Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi salah satu indikator yang dibahas dalam evaluasi kinerja perangkat daerah. Pemkot Bontang mencatat capaian 97,18 persen pada semester I 2026.
Angka tersebut menjadi bahan penilaian lanjutan bagi tiap OPD, terutama pada rekomendasi yang belum tuntas dikerjakan.