SAMARINDA — Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Yusliando menyatakan kerja sama dengan Pelindo diarahkan untuk mengerek Pendapatan Asli Daerah dari sektor maritim. Skema yang disasar adalah layanan pemanduan dan penundaan kapal. Pemprov menilai dua layanan itu punya nilai ekonomi besar dan selama ini belum tergarap maksimal.
Yusliando menyampaikan hal tersebut pada Kamis (2/10/2026). Ia menyebut penurunan pendapatan daerah setiap tahun jadi alasan utama Pemprov membidik sektor maritim.
"Pemerintah Provinsi telah bekerja sama dengan Pelindo melalui PT KMBS untuk meningkatkan PAD di sektor maritim. Pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami penurunan, sehingga saat ini kita menyasar sektor maritim melalui pemanduan dan penundaan," ujarnya.
PT KMBS Didorong Jadi Badan Usaha Pelabuhan
Selain memperkuat kerja sama dengan Pelindo, Pemprov Kaltim mengejar konsesi atau pelimpahan kewenangan pengelolaan layanan kepelabuhanan dari Kementerian Perhubungan. Kewenangan itu diperlukan agar PT KMBS bisa naik kelas.
Pemprov mendorong perusahaan daerah tersebut berstatus Badan Usaha Pelabuhan. Dengan status itu, PT KMBS diharapkan mengelola layanan pemanduan dan penundaan kapal secara mandiri tanpa bergantung pada Pelindo.
"Diharapkan nantinya tidak lagi hanya bekerja sama dengan Pelindo, tetapi menjadi BUP yang dapat mengelola secara mandiri layanan pemanduan dan penundaan kapal," jelas Yusliando.
Dermaga Maloy di Kutai Timur Menunggu Restu Kementerian
Pemprov Kaltim juga merencanakan pembangunan dermaga tambahan di sejumlah titik. Rencana itu belum bisa direalisasikan tahun ini karena sejumlah persyaratan administrasi belum tuntas.
Salah satu proses yang sedang ditempuh adalah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh kewenangan pengelolaan dermaga atau pelabuhan di Maloy, Kabupaten Kutai Timur. Gubernur Kaltim telah mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan terkait rencana tersebut.
"Kemarin Pak Gubernur sudah bersurat kepada Menteri Perhubungan untuk mengelola dermaga atau pelabuhan di Maloy," ungkap Yusliando.
Mengapa Sektor Maritim Jadi Andalan Baru
Penguatan pengelolaan kepelabuhanan diharapkan membuka sumber pendapatan baru bagi daerah. Layanan pemanduan, penundaan kapal, dan infrastruktur pendukung diarahkan memaksimalkan potensi ekonomi maritim Kaltim.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas sumber PAD agar tidak bertumpu pada sektor-sektor pendapatan yang selama ini menjadi andalan daerah. Pemprov belum memerinci berapa proyeksi tambahan pendapatan dari sektor maritim.
Yang jelas, dua pekerjaan rumah masih menunggu: restu Kementerian Perhubungan soal konsesi kepelabuhanan dan status BUP untuk PT KMBS. Tanpa keduanya, pengelolaan dermaga dan layanan kapal masih bergantung pada pihak lain.
