KALIMANTAN TIMUR — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memastikan dividen BUMN yang dikelolanya tidak disetorkan ke kas negara, melainkan diputar kembali untuk investasi. Keputusan ini menegaskan pemisahan peran antara APBN dan Danantara sebagai dua mesin pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan dividen Danantara tidak tercatat dalam APBN 2026 maupun 2027.
Paragraf pembuka: Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menjelaskan bahwa pengelolaan dividen memang dirancang untuk mendukung kegiatan investasi melalui Danantara Investment Management (DIM). Sementara itu, pengelolaan aset dan operasional BUMN berada di bawah Danantara Assets Management (DAM). Pembagian tugas ini menempatkan dividen BUMN sebagai modal investasi, bukan penerimaan negara.
Peran DIM dan DAM dalam Pengelolaan Dividen
Dony menegaskan bahwa setelah pembentukan Danantara, dividen BUMN tidak dirancang untuk menjadi setoran langsung ke kas negara. DIM bertugas mengelola investasi dari dividen tersebut, sementara DAM menangani aset dan operasional perusahaan pelat merah.
"Kan memang Danantara itu dividennya diinvestasikan. Memang demikian, dalam makanya ada DAM, ada DIM. Dividen itu diinvestasikan oleh Pak Pandu (Pandu Sjahrir/CIO Danantara). Memang demikian, kan begitu Danantara itu," ungkap Dony di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menurut Dony, Danantara dan APBN memiliki peran berbeda tetapi sama-sama menjadi instrumen negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan tidak ada rencana menyetorkan dividen Danantara ke kas negara.
"Seharusnya memang gak ada rencana itu ya. Jadi, karena kan Danantara itu memang tadi Pak Menteri Keuangan menyampaikan-kan itu, menjadi saham berdua kan antara APBN dan Danantara, dua-duanya menjadi engine of growth," ucap dia.
APBN Fokus pada Layanan Dasar, Danantara pada Investasi
Dony menjelaskan APBN tetap berperan membiayai kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur dan kesehatan. Danantara diarahkan untuk mengoptimalkan aset BUMN melalui investasi yang meningkatkan aktivitas ekonomi.
"Ada yang dibiayai oleh APBN yang tadi, yang basic Intrastructure, kesehatan, dan lain sebagainya. Ada yang di Danantara. Pada dasarnya dua duanya negara. Kan jadi Danantara itu 100% punya negara bukan punya orang lain sama aja gitu," sambung Dony.
Pernyataan Dony sejalan dengan penjelasan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang memastikan dividen Danantara tidak tercatat sebagai penerimaan negara dalam APBN 2026 maupun APBN 2027.
"Saat ini saya bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara. Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat," ujar Suahasil di Jakarta, Kamis pekan ini.
Indikator Keberhasilan: Lapangan Kerja dan Investasi Swasta
Pemerintah menilai kontribusi Danantara tidak semata-mata diukur dari besarnya penerimaan yang masuk ke kas negara. Suahasil mengatakan Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan aset yang dikelola untuk mendorong investasi, memperluas kegiatan usaha, serta menciptakan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah kemampuan investasi dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produksi barang maupun jasa. Danantara juga diharapkan dapat menghubungkan investasi perusahaan negara dengan modal dari sektor swasta sehingga aktivitas ekonomi berkembang lebih luas.
"Bagaimana Danantara yang bekerja lebih keras, Danantara yang bekerja dengan aset yang sedemikian besar kemudian membantu menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja, membangun produksi barang dan jasa, menghubungkan dengan investasi dari pihak swasta dan kemudian mensejahterakan masyarakat Indonesia," katanya.
Skema ini menempatkan Danantara sebagai penggerak investasi di luar pembiayaan langsung melalui APBN. Dividen yang diperoleh dari pengelolaan BUMN digunakan kembali untuk investasi, sedangkan APBN tetap menjalankan fungsi pembiayaan program dan layanan publik.
Penutup: Dampak akhir dari skema ini akan bergantung pada efektivitas penempatan investasi, hasil pengelolaan aset, serta kemampuan proyek yang dibiayai Danantara menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan. Pemisahan peran APBN dan Danantara menandai perubahan cara negara memanfaatkan aset BUMN, dari sekadar setoran dividen menjadi modal ekspansi usaha.
